TOLAK BOEDIONO!
Sejarah telah menggambarkan bagaimana perjalanan negeri ini dalam berbagai dekade hingga mengantarkan rakyat Indonesia pada rezim SBY-BOEDIONO. Rezim otoritarianisme yang belum tampak sisi keberhasilannya sebagai pemimpin selain iklan dan keluh kesah yang menciptakan sekian edisi KEGAGALAN. Era kegagalan itu tak kunjung mendapat perbaikan kerja dan kinerja.
Hari ini, berbagai pejabetat dan birokrasi disibukkan dengan penyambutan tamu agung dari pusat. Namun buat apa penyambutan kalu tidak ada buah karya nyata bagi rakyat NTB tercinta. Penyambutan atas kehadiran pejabat yang hanya melakukan kegiatan seremonial dan miskin aspek-aspek substantif. Hiburan kampanye yang dibalut kata-kata perhatian.
Tentunya pantas jikalau rakyat menolak kehadiran wapres yang tidak berkontribusi apa-apa kepada masyarakat lapis bawah secara simultan selain opening ceremonial dan memacetkan jalanan. Rentetan kegagalan tersebut membuat mata dan telinga rakyat gatal mendengar janji-janji busuk pemerintahan RI. Wujud kegagalan tersebut terlihat jelas dalam berbagai rupa dan bentuk program dan permasalahan :
1. Pemerintah gagal Mensejahtrakan rakyatnya
2. Pemerintah gagal memberantas mafia hukum dan korupsi
3. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan
4. Pemerintah gagal menciptakan kedaulatan ekonomi
Keempat poin tersebut sangat terlihat jelas dimasyarakat kita Nusa Tenggara Barat. Betapa pemerintah tidak mampu mengendalikan laju harga kebutuhan pokok. Barang-barang melambung tinggi tak terkendali membuat uang tidak ada nilai harganya dan masyarakat miskin terpaksa dilarang "sakit" dan dilarang "sekolah" akibat mahalnya akses-akses publik. Laju pemberantasan hukum tidak jua menunjukkan hasil yang membanggakan. 12 (dua belas) Intruksi Presiden (Inpres) dengan Boediono sebagai panglima pemberantasan tidak membuahkan gaung yang optimal dan melahirkan persepsi publik, "kok malah Boediono yang awasi Inpres yang bukan pakar hukum atau politik". Bagaimana mungkin orang bermasalah mengatasi masalah apalagi tidak memiliki kapasitas dibidang tersebut. Lebih dari itu, pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja dan menjadi orang yang paling pertama dipersalahkan dengan kasus TKW belakangan ini. Kegagalan tersebut tentunya membuat banyak TKW yang rela meregang nyawa dengan sandingan pahlawan devisa. Pemerintah dapat devisa, sementara keluarga TKW dapat keranda dan kabar duka. NTB yang menjadi lumbung TKW tentunya menuntut kedatangan pemerintah tidak hanya selebrasi program. Tetapi lebih dari itu, yakni komitmen dan kerja keras membalikkan KEGAGALAN tersebut dengan kontribusi nyata. Sehingga hari ini kami rakyat NTB mengatakan, NO BOEDIONO! kami tidak mau tanah kami diinjak oleh orang-orang BERMASALAH dan GAGAL Memimpin negeri ini.
Mataram, 11 Juli 2011
kORDUM
M.Fauzi Muhajir
KORPUS BEM NTB RAYA
KORLAP
Junardi
KAMMI NTB
(IMAKIPSI, BEM NTB RAYA, KAMMI NTB, DPM BALI NUSRA)
No comments:
Post a Comment