Momentum Memperluas Paham Agama

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

KH MAS MANSYUR pernah memberi kita sebuah nasihat bagus: "Hendaklah faham agama yang sesungguhnya (murni) dibentangkan seluas-luasnya, diujikan dan diperbandingkan, sehingga kita mengerti dan meyakinkan bahwa Agama Islam yang paling benar, ringan dan berguna, hingga merasa nikmat mendahulukan amalan keagamaan itu".

Belajar Disiplin

Ikhtilaf

Nasihat tersebut kemudian ditetapkan menjadi salah satu dari 12 Langkah Muhammadiyah. Maknanya, agama Islam tidak mengikat paham pada pemeluk-pemeluknya untuk hanya memahami persoalan agama secara tunggal, baik dalam segi ibadah maupun muamalah duniawiyah. Ada beragam hadits dan beragam pendekatan dalam memutuskan perkara fiqh, sehingga tidak mungkin dipersempit hanya menjadi satu macam jalan beragama.

Salah satu qa'idah ushul fiqh menyebut bahwa hukum-hukum Islam dapat berubah-ubah dengan mengingat keadaan orang. Oleh sebab itu, hendaknya dalam beragama tidak hanya satu pendekatan yang dipertimbangkan, melainkan juga pendekatan yang lain untuk di-tarjih dan diputuskan kedudukan hukumnya agar bisa berlaku bagi umat.

Hikmahnya yang lain, kita dituntunkan untuk tidak bersikap fanatik mazhab atau fanatik jamaah, melainkan menjadikan semuanya sebagai sumber keragaman dalam khazanah Islam yang memperkaya satu sama lain. Inilah yang dimaksud oleh KH Mas Mansyur sebagai "memperluas paham agama".

Berbeda adalah hal yang sangat niscaya dalam kehidupan ini. Allah sudah menggariskan dalam firman-Nya di surah Al-Hujurat: 13, "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai suku dan bangsa, supaya kamu berkenal-kenala . Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwa di antara kamu".

Dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa perbedaan di antara manusia adalah fitrah. Akan tetapi, perbedaan dalam soal agama hendaknya tidak menjadi konflik berlarut-larut. Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika berselisih paham dalam agama.

Al-Qur'an, Kemerdekaan dan Pengetahuan

Gegap gempita kemerdekaan RI sudah mulai terasa malam ini. Tak terasa, besok segenap pegawai negeri sipil dan pelajar akan melaksanakan upacara bendera sebagai sebuah penanda peringatan 66 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih dipasang di depan rumah, menambah semarak kemerdekaan di usia republik yang tak lagi muda ini.

Ternyata bukan hanya kemerdekaan yang menyita perhatian kita. 17 Agustus tahun ini juga bertepatan momentumnya dengan tanggal 17 Ramadhan, momentum peringatan nuzulul qur'an. Di masjid-masjid diadakan pengajian untuk menyambutnya. Tadarrus mulai digalakkan sebagai sebuah penanda mulai turunnya Al-Qur'an dari Surah Al-Alaq: 1-5.

Rupanya, Ramadhan kali ini begitu istimewa. Dua momentum besar bertepatan dalam satu waktu. Dan dua momentum tersebut sangat berharga bagi umat Islam Indonesia. Apa yang mempertemukan keduanya?

Tujuan Kemerdekaan
Anies Baswedan merefleksikan kemerdekaan RI tahun ini dengan begitu mantap. "Narasi kemerdekaan bukanlah sebuah ekspresi cita-cita semata", tulisnya, "tetapi ia adalah janji. Pada setiap anak bangsa dijanjikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan bisa berperan di dunia global".

Demi Kepentingan Bangsa(t)

Ini cerita pak Hasanudin Abdulrakhman, Pakar Fisika Molekuler yang sekarang jadi Direktur sebuah perusahaan di Jakarta. Saya kutip dari tulisan beliau di grup Kagama. Mungkin menarik dan terkait dengan KAMMI. he he he

"Tahun 1990-an Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berdiri. Saya waktu itu masih kuliah di UGM. Saya merasa dekat dengan organisasi ini karena beberapa tokohnya adalah dosen-dosen UGM yang sudah saya kenal secara akrab. Bahkan saya turut membantu pelaksanaan beberapa kegiatan ICMI di Yogyakarta.

Setelah berdiri di bawah ICMI kemudian lahir badan-badan lain. Ada koran, lembaga penelitan, bahkan kabarnya ICMI akan punya stasiun TV. Suatu ketika saya berkunjung ke Jakarta. Karena merasa dekat dengan ICMI saya sempatkan untuk singgah di kantor lembaga penelitian yang didirikan ICMI tadi. Dari pembicaraan yang beredar lembaga ini diniatkan untuk menyaingi CSIS, sebuah lembaga think tank milik “kelompok sana”. CSIS dianggap salah satu biang keladi dari berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak pro umat Islam. Artinya, lembaga penelitian milik ICMI ini tadi akan menjadi pembalik sejarah, merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro umat Islam, yang kebanyakan masih kaum dhuafa itu.

Kantor lembaga penelitian ini ada di salah satu ruangan di gedung BPPT di Jl. Thamrin. Tak perlu lah heran, karena Ketua BPPT waktu itu adalah Habibie, yang juga adalah Ketua ICMI. Dan yang saya temukan di kantor itu lebih dari yang saya duga. Semua peralatan, meja kursi, sampai mesin tik, saya lihat merupakan barang-barang inventaris BPPT. Saya pulang ke Yogya sambil terheran-heran, tentu saja. Tapi saya masih berniat melakukan konfirmasi.

Tak lama setelah itu, salah seorang petinggi lembaga tadi datang ke Yogya. Seperti biasa kami yang muda-muda dikumpulkan, diajak berdiskusi. Nah, kesempatan itu saya manfaatkan untuk konfirmasi, bagaimana ceritanya sebuah lembaga non-pemerintah bisa mendapat fasilitas dari lembaga pemerintah. Dalam fikiran saya, harus ada pemisahan yang tegas antara kepentingan orang-orang pemerintah yang kebetulan jadi pengurus ICMI, dengan posisi/jabatan mereka di pemerintah. Saya masih berharap dapat jawaban yang menggembirakan, misalnya bahwa semua fasilitas itu disewa oleh ICMI dari BPPT.

Tapi jawaban yang saya dapatkan sungguh mengecewakan. Petinggi ICMI, yang sekaligus pimpinan lembaga penelitian tadi dengan nada marah, juga melecehkan saya (menyebut saya tidak cerdas), membantah prinsip saya. “Kamu itu sama sekali tidak cerdas. Kami ini bekerja untuk kepentingan bangsa. Apa salahnya kalau kami pakai fasilitas milik negara? Kamu tahu tidak, orang-orang lain sudah lebih dulu menggunakan cara-cara seperti ini. Justru sekarang ini giliran kita!!!”

Walhasil ketika itu saya jadi bahan tertawaan dan cemoohan forum. Tapi saya jadi sadar pada satu hal, bahwa lembaga dan orang-orang semacam ini tak perlu lagi saya dekati. Sejak itu saya menjauh dari ICMI.

Waktu berjalan. Tokoh-tokoh ICMI banyak yang jadi menteri. Tokoh yang saya sebut tadi akhirnya kebagian juga di kabinet Habibie. Sejak awal dia memang mengumbar info bahwa banyak uang negara yang dikucurkan dalam bentuk kredit besar-besar, dan banyak yang macet. Program kerja dia sebagai menteri adalah “membagikan” uang negara untuk rakyat kecil, dalam bentuk kredit juga. Prinsipnya tak jauh beda dengan urusan kursi meja tadi. Orang lain sudah dapat, kini giliran kita.

Kredit yang dikucurkan memang tak diharapkan kembali. Ya itu tadi, orang lain juga tak mengembalikan, kok. Sederhana.

Di kemudian hari tokoh ini mendirikan partai, mencalonkan diri jadi presiden, tapi kalah telak di pemilu. Sekarang sudah jarang terdengar namanya. Tapi anak didiknya di lembaga penelitian tadi masih “jadi orang”. Ada yang jadi petinggi DPR, pejabat di bidang tenaga kerja, juga staf khusus Presiden.

Tak jelas apa yang dihasilkan dari sesuatu yang disebut untuk kepentingan bangsa tadi. Dari sepak terjang mereka terlihat bahwa mereka tak berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Mereka berebut kuasa, lalu memperkaya diri. Makanya saya fikir layak kalau saya tambah huruf t di belakang kata bangsa itu. Untuk mereka, ini lebih pas.