Oleh: Syamsudin Kadir[2]
MELAKUKAN pengkaderan adalah salah satu model perjuangan para nabi. Bersama para kader inti yang kuat dan tangguh, mereka berjuang menyebarkan (baca: mendakwahkan) Islam dan mengatasi berbagai ujian dan rintangan yang dahsyat yang mereka lewati.
Allah Swt. berfirman:
Monday, July 11, 2011
Awas ada Spilis! (Bahaya Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) Prikitiew …
Melawan dan Menawan Spilis (Sebuah Pengantar)
SAHABAT, kamu tahu kan kalau umat Islam dari dulu hingga kini masih dilanda berbagai masalah? Kita diserang dari segala sisi nih. Bukan saja di saat kita terbangun dari tidur, bahkan di saat kita tidur sekalipun kita masih dalam kondisi diperangi. Mungkin engga’ semua umat Islam merasakan hal ini, tapi ini faktanya. Itulah yang dikenal dengan sebutan perang pemikiran (ghozwul fikr).
Yang perlu digarisbawahi, dalam konteks Indonesia, pertarungan pemikiran ini mencapai titik puncaknya pasca-kemerdekaan. Fenomena ini merupakan realita paling kental yang menandai kehidupan sosial-politik masyarakat Dunia Ketiga pasca-kemerdekaan. Itulah pertarungan ideologi anak negeri dan kemanusiaan.
Sebagai fenomena sosial, kata Anis Matta , pertarungan ini dilatarbelakangi oleh kekosongan ideologi yang dialami Dunia Ketiga setelah hengkangnya imprealisme dari negeri mereka. Dalam kaitan inilah, lanjut Anis, pertarungan ideologi dapat ditafsirkan sebagai pertarungan dalam mengukuhkan jari diri ideologi. Ini bukan pertarungan antara pembaharuan dan konservatisme. Tapi secara sosiologis, polemik ini merefleksikan pertarungan internal antara orsinalitas dan imitasi. Antara kebenaran dan kebatilan, antara yang jelas dan yang abu-abu.
Analisa sosiologis ini, diakui atau tidak, mendapatkan pembenaran kuat dari substansi pemikiran yang ditawarkan oleh mereka yang secara sepihak, menyebut dirinya pembaharu, toleran, cinta perdamaian dan lain-lain. Ide-ide pembaharuan itu jika dikaitkan dengan ide pembaharuan yang pernah muncul dalam belahan dunia Islam lainnya, mirip dengan apa yang disebut oleh Anis Matta sebagai “onde-onde” yang ditawarkan secara bergilir kepada setiap Negara Islam. Sangat jauh dengan gagasan tajdid (pembaharuan) dan ijtihad para ulama yang sesungguhnya. Bahkan nyaris tak ada korelasinya sama sekali.
Bagiku, ide-ide pembaharuan atau “isme-isme” yang ditawarkan tersebut, tidak lahir dari rahim perenungan yang mendalam terhadap prolematika umat dan sumber ajaran Islam yang sesungguhnya. Juga bukan dari kegelisahan intelektual atau pencarian kebenaran. Ini adalah “kegenitan” dan “kegatalan” yang sudah akut. Dari nafas ide-ide itu, yang sering tercium justru aroma kekalahan jiwa dan kekosongan pikiran sehat. Konklusinya sering dibangun dari premis yang tidak berbalur secara logis, sebuah latar yang sering mereka gaungkan. Atau bahkan aku menyaksikan jika jiwa dan nalar sehat mereka teracuni dan terputus secara tiba-tiba oleh virus inferiority complex.
SAHABAT, kamu tahu kan kalau umat Islam dari dulu hingga kini masih dilanda berbagai masalah? Kita diserang dari segala sisi nih. Bukan saja di saat kita terbangun dari tidur, bahkan di saat kita tidur sekalipun kita masih dalam kondisi diperangi. Mungkin engga’ semua umat Islam merasakan hal ini, tapi ini faktanya. Itulah yang dikenal dengan sebutan perang pemikiran (ghozwul fikr).
Yang perlu digarisbawahi, dalam konteks Indonesia, pertarungan pemikiran ini mencapai titik puncaknya pasca-kemerdekaan. Fenomena ini merupakan realita paling kental yang menandai kehidupan sosial-politik masyarakat Dunia Ketiga pasca-kemerdekaan. Itulah pertarungan ideologi anak negeri dan kemanusiaan.
Sebagai fenomena sosial, kata Anis Matta , pertarungan ini dilatarbelakangi oleh kekosongan ideologi yang dialami Dunia Ketiga setelah hengkangnya imprealisme dari negeri mereka. Dalam kaitan inilah, lanjut Anis, pertarungan ideologi dapat ditafsirkan sebagai pertarungan dalam mengukuhkan jari diri ideologi. Ini bukan pertarungan antara pembaharuan dan konservatisme. Tapi secara sosiologis, polemik ini merefleksikan pertarungan internal antara orsinalitas dan imitasi. Antara kebenaran dan kebatilan, antara yang jelas dan yang abu-abu.
Analisa sosiologis ini, diakui atau tidak, mendapatkan pembenaran kuat dari substansi pemikiran yang ditawarkan oleh mereka yang secara sepihak, menyebut dirinya pembaharu, toleran, cinta perdamaian dan lain-lain. Ide-ide pembaharuan itu jika dikaitkan dengan ide pembaharuan yang pernah muncul dalam belahan dunia Islam lainnya, mirip dengan apa yang disebut oleh Anis Matta sebagai “onde-onde” yang ditawarkan secara bergilir kepada setiap Negara Islam. Sangat jauh dengan gagasan tajdid (pembaharuan) dan ijtihad para ulama yang sesungguhnya. Bahkan nyaris tak ada korelasinya sama sekali.
Bagiku, ide-ide pembaharuan atau “isme-isme” yang ditawarkan tersebut, tidak lahir dari rahim perenungan yang mendalam terhadap prolematika umat dan sumber ajaran Islam yang sesungguhnya. Juga bukan dari kegelisahan intelektual atau pencarian kebenaran. Ini adalah “kegenitan” dan “kegatalan” yang sudah akut. Dari nafas ide-ide itu, yang sering tercium justru aroma kekalahan jiwa dan kekosongan pikiran sehat. Konklusinya sering dibangun dari premis yang tidak berbalur secara logis, sebuah latar yang sering mereka gaungkan. Atau bahkan aku menyaksikan jika jiwa dan nalar sehat mereka teracuni dan terputus secara tiba-tiba oleh virus inferiority complex.
PERNYATAAN SIKAP Kunjungan RI 2 Ke-NTB "NTB SAYS : NO BOEDIONO!!! "
TOLAK BOEDIONO!
Sejarah telah menggambarkan bagaimana perjalanan negeri ini dalam berbagai dekade hingga mengantarkan rakyat Indonesia pada rezim SBY-BOEDIONO. Rezim otoritarianisme yang belum tampak sisi keberhasilannya sebagai pemimpin selain iklan dan keluh kesah yang menciptakan sekian edisi KEGAGALAN. Era kegagalan itu tak kunjung mendapat perbaikan kerja dan kinerja.
Hari ini, berbagai pejabetat dan birokrasi disibukkan dengan penyambutan tamu agung dari pusat. Namun buat apa penyambutan kalu tidak ada buah karya nyata bagi rakyat NTB tercinta. Penyambutan atas kehadiran pejabat yang hanya melakukan kegiatan seremonial dan miskin aspek-aspek substantif. Hiburan kampanye yang dibalut kata-kata perhatian.
Tentunya pantas jikalau rakyat menolak kehadiran wapres yang tidak berkontribusi apa-apa kepada masyarakat lapis bawah secara simultan selain opening ceremonial dan memacetkan jalanan. Rentetan kegagalan tersebut membuat mata dan telinga rakyat gatal mendengar janji-janji busuk pemerintahan RI. Wujud kegagalan tersebut terlihat jelas dalam berbagai rupa dan bentuk program dan permasalahan :
1. Pemerintah gagal Mensejahtrakan rakyatnya
2. Pemerintah gagal memberantas mafia hukum dan korupsi
3. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan
4. Pemerintah gagal menciptakan kedaulatan ekonomi
Keempat poin tersebut sangat terlihat jelas dimasyarakat kita Nusa Tenggara Barat. Betapa pemerintah tidak mampu mengendalikan laju harga kebutuhan pokok. Barang-barang melambung tinggi tak terkendali membuat uang tidak ada nilai harganya dan masyarakat miskin terpaksa dilarang "sakit" dan dilarang "sekolah" akibat mahalnya akses-akses publik. Laju pemberantasan hukum tidak jua menunjukkan hasil yang membanggakan. 12 (dua belas) Intruksi Presiden (Inpres) dengan Boediono sebagai panglima pemberantasan tidak membuahkan gaung yang optimal dan melahirkan persepsi publik, "kok malah Boediono yang awasi Inpres yang bukan pakar hukum atau politik". Bagaimana mungkin orang bermasalah mengatasi masalah apalagi tidak memiliki kapasitas dibidang tersebut. Lebih dari itu, pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja dan menjadi orang yang paling pertama dipersalahkan dengan kasus TKW belakangan ini. Kegagalan tersebut tentunya membuat banyak TKW yang rela meregang nyawa dengan sandingan pahlawan devisa. Pemerintah dapat devisa, sementara keluarga TKW dapat keranda dan kabar duka. NTB yang menjadi lumbung TKW tentunya menuntut kedatangan pemerintah tidak hanya selebrasi program. Tetapi lebih dari itu, yakni komitmen dan kerja keras membalikkan KEGAGALAN tersebut dengan kontribusi nyata. Sehingga hari ini kami rakyat NTB mengatakan, NO BOEDIONO! kami tidak mau tanah kami diinjak oleh orang-orang BERMASALAH dan GAGAL Memimpin negeri ini.
Mataram, 11 Juli 2011
kORDUM
M.Fauzi Muhajir
KORPUS BEM NTB RAYA
KORLAP
Junardi
KAMMI NTB
(IMAKIPSI, BEM NTB RAYA, KAMMI NTB, DPM BALI NUSRA)
Sejarah telah menggambarkan bagaimana perjalanan negeri ini dalam berbagai dekade hingga mengantarkan rakyat Indonesia pada rezim SBY-BOEDIONO. Rezim otoritarianisme yang belum tampak sisi keberhasilannya sebagai pemimpin selain iklan dan keluh kesah yang menciptakan sekian edisi KEGAGALAN. Era kegagalan itu tak kunjung mendapat perbaikan kerja dan kinerja.
Hari ini, berbagai pejabetat dan birokrasi disibukkan dengan penyambutan tamu agung dari pusat. Namun buat apa penyambutan kalu tidak ada buah karya nyata bagi rakyat NTB tercinta. Penyambutan atas kehadiran pejabat yang hanya melakukan kegiatan seremonial dan miskin aspek-aspek substantif. Hiburan kampanye yang dibalut kata-kata perhatian.
Tentunya pantas jikalau rakyat menolak kehadiran wapres yang tidak berkontribusi apa-apa kepada masyarakat lapis bawah secara simultan selain opening ceremonial dan memacetkan jalanan. Rentetan kegagalan tersebut membuat mata dan telinga rakyat gatal mendengar janji-janji busuk pemerintahan RI. Wujud kegagalan tersebut terlihat jelas dalam berbagai rupa dan bentuk program dan permasalahan :
1. Pemerintah gagal Mensejahtrakan rakyatnya
2. Pemerintah gagal memberantas mafia hukum dan korupsi
3. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan
4. Pemerintah gagal menciptakan kedaulatan ekonomi
Keempat poin tersebut sangat terlihat jelas dimasyarakat kita Nusa Tenggara Barat. Betapa pemerintah tidak mampu mengendalikan laju harga kebutuhan pokok. Barang-barang melambung tinggi tak terkendali membuat uang tidak ada nilai harganya dan masyarakat miskin terpaksa dilarang "sakit" dan dilarang "sekolah" akibat mahalnya akses-akses publik. Laju pemberantasan hukum tidak jua menunjukkan hasil yang membanggakan. 12 (dua belas) Intruksi Presiden (Inpres) dengan Boediono sebagai panglima pemberantasan tidak membuahkan gaung yang optimal dan melahirkan persepsi publik, "kok malah Boediono yang awasi Inpres yang bukan pakar hukum atau politik". Bagaimana mungkin orang bermasalah mengatasi masalah apalagi tidak memiliki kapasitas dibidang tersebut. Lebih dari itu, pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja dan menjadi orang yang paling pertama dipersalahkan dengan kasus TKW belakangan ini. Kegagalan tersebut tentunya membuat banyak TKW yang rela meregang nyawa dengan sandingan pahlawan devisa. Pemerintah dapat devisa, sementara keluarga TKW dapat keranda dan kabar duka. NTB yang menjadi lumbung TKW tentunya menuntut kedatangan pemerintah tidak hanya selebrasi program. Tetapi lebih dari itu, yakni komitmen dan kerja keras membalikkan KEGAGALAN tersebut dengan kontribusi nyata. Sehingga hari ini kami rakyat NTB mengatakan, NO BOEDIONO! kami tidak mau tanah kami diinjak oleh orang-orang BERMASALAH dan GAGAL Memimpin negeri ini.
Mataram, 11 Juli 2011
kORDUM
M.Fauzi Muhajir
KORPUS BEM NTB RAYA
KORLAP
Junardi
KAMMI NTB
(IMAKIPSI, BEM NTB RAYA, KAMMI NTB, DPM BALI NUSRA)
Sunday, July 10, 2011
Harapan Terakhir untuk PSSI oleh Idral
(Catatan Menjelang Kongres Luar Biasa)
MASIH teringat oleh kita ketika Tim Nasional Sepakbola Indonesia berjuang dalam AFF Cup beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan sebuah momen yang mampu menyedot perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia. Di partai semifinal dan final, antrean panjang terjadi untuk mendapatkan tiket pertandingan. Bahkan ada masyarakat dari daerah yang khusus datang ke Jakarta serta rela untuk antre seharian untuk mendapatkan tiket hanya untuk mendukung Tim Nasional Indonesia.
Di sepanjang kompetisi AFF Cup 2011 tersebut, hampir di seluruh rumah dan tempat-tempat keramaian di seluruh Indonesia menyelenggarakan nonton bareng mendukung perjuangan Tim Nasional Sepakbola. Fenomenan ini bukan yang pertama terjadi, namun kalau dilihat dari sebelumnya, antusiasme masyarakat Indonesia untuk mendukung sepakbola nasional saat itu sangatlah tinggi, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari petani, sampai para pejabat dan pengusaha, semuanya larut dalam mendukung pasukan Garuda.
Para pedagang baju pun mendapat keuntungan dengan tingginya animo masyarakat mendukung Tim Nasional, membludaknya pesanan baju dan aksesoris Tim Nasional membuat para pedagang meraih keuntungan besar, sehingga dari anak-anak sampai orang dewasa laki-laki dan perempuan berbondong-bondong untuk memakai baju dan aksesoris Tim Nasional. Rasa nasionalisme begitu terasa dengan momentum perjuangan Tim Nasional Sepakbola Indonesia dalam AFF Cup tersebut, walaupun pada akhirnya Indonesia kalah dalam partai final, namun masyarakat tetap setia untuk mendukung dan terus memberikan apresiasi kepada para pemain dan pelatih yang telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.
Kemelut PSSI Meruncing
Setelah AFF Cup, kemelut ditubuh organisasi sepakbola Indonesia PSSI mulai meruncing. Bertepatan dengan akan berakhirnya pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, banyak kelompok masyarakat menyuarakan harus ada reformasi di tubuh PSSI, dan meminta Nurdin Halid mundur dari jabatan ketua umum PSSI. Lemahnya prestasi sepakbola Indonesia menjadi alasan atas kegagalan Nurdin Halid memimpin PSSI, serta adanya indikasi menjadikan sepakbola sebagai sarana memperkuat kepentingan politik tertentu.
Setelah melalui beberapa permasalahan dan kemelut di tubuh PSSI, akhirnya pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI. Setelah itu FIFA merekomendasikan untuk membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menyelenggarakan pemilihan yang berdasarkan aturan pemilihan FIFA dan Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Selain itu Komite Normalisasi juga bertugas untuk membawa liga di luar PSSI berada dalam kendali PSSI dan juga untuk menjalankan kegiatan sehari-hari PSSI dalam semangat rekonsiliasi bagi kebaikan sepakbola Indonesia. Komite ini dipimpin oleh Agum Gumelar yang juga mantan ketua umum PSSI.
Harapan besar sesungguhnya telah ada ketika Komite Normalisasi mengadakan Kongres pada 20 Mei 2011. Seluruh rakyat Indonesia sangat berharap bahwa kongres tersebut mampu memberikan hasil yang positif dan terpilihnya ketua umum PSSI yang baru serta berakhirnya kemelut panjang PSSI, apalagi pelaksanaan kongres juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Namun apa yang telah kita lihat, para peserta dan pemilik suara kongres ternyata lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan kemajuan sepakbola, sehingga kongres berakhir tanpa ada keputusan.
Harapan untuk PSSI
Setelah gagalnya Kongres PSSI yang kedua kalinya pada 20 Mei 2011, membuat masyarakat Indonesia dan seluruh pemain serta pecinta sepakbola menjadi khawatir akan terkena sanksinya PSSI oleh FIFA. Karena ini akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi persepakbolaan Indonesia. Indonesia tidak akan diikutsertakan dalam setiap event atau kejuaraan resmi yang diadakan AFF atau FIFA, begitu juga klub-klub sepakbola Indonesia yang selama ini ikut dalam kompetisi di tinggkat Asia Tenggara akan dikeluarkan dari kompetisi.
Kita bersyukur bahwa FIFA tidak memberikan sanksi kepada PSSI dan memberikan peluang untuk melaksanakan kongres sebelum tanggal 30 Juni 2011. Namun dengan segala pertimbangan dan juga atas izin FIFA, Komite Normalisasi akan melaksanakan Kongres Luar Biasa pada tanggal 9 Juli ini di Kota Solo Jawa Tengah. Ini adalah sebuah momentum untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi selama ini di PSSI.
Saat ini seluruh masyarakat Indonesia terkhusus pecinta sepakbola Indonesia menantikan dan mengharapkan kongres ini mampu menghasilkan ketua umum dan wakil ketua umum yang baru serta pengurus yang kompeten dan profesional, sehingga mampu menyelesaikan segala kemelut yang terjadi selama ini dan mampu membawa sepakbola Indonesia semakin berprestasi. Harapan ini berada di pundak para pemegang suara atau peserta kongres nantinya. Selama ini mungkin ada yang namanya Kelompok 78, yang dijadikan sebagai kambing hitam atas gagalnya kongres pada 20 Mei 2011 yang lalu.
Kita tentu berharap seluruh peserta kongres bersatu dan memiliki satu visi untuk memperbaiki dan memajukan PSSI dan sepakbola Indonesia. Kalau sudah memiliki visi yang sama, siapapun ketuanya tidaklah menjadi persoalan. Karena PSSI ini harus dibangun dengan semangat kebersamaan, bukan untuk didominasi oleh sekelompok kepentingan saja. Kita melihat kegagalan dan kemelut yang terjadi selama ini adalah karena adanya keinginan untuk mendominasi kepentingan tertentu. Sehingga dengan segala cara untuk mendapatkan kepentingannya.
Oleh karena itu di akhir tulisan ini saya dan sekian juta rakyat Indonesia lainnya, ingin mengentuk pintu hati para peserta kongres serta komponen lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 ini. Bahwa janganlah lagi dipertontonkan kebobroakan mental kita kepada rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Cukuplah tontonan kasus karupsi para pejabat atau intrik-intrik politik para politisi. Mari kita ambil semangat sportivitas dan semangat kebersamaan yang sudah ada di sepakbola selama ini untuk juga tergambar dalam proses keorganisasian di PSSI.***
Idral
Peminat Sepakbola dan Ketua Umum KAMMI Wilayah Sumbar-Riau-Kepri.
MASIH teringat oleh kita ketika Tim Nasional Sepakbola Indonesia berjuang dalam AFF Cup beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan sebuah momen yang mampu menyedot perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia. Di partai semifinal dan final, antrean panjang terjadi untuk mendapatkan tiket pertandingan. Bahkan ada masyarakat dari daerah yang khusus datang ke Jakarta serta rela untuk antre seharian untuk mendapatkan tiket hanya untuk mendukung Tim Nasional Indonesia.
Di sepanjang kompetisi AFF Cup 2011 tersebut, hampir di seluruh rumah dan tempat-tempat keramaian di seluruh Indonesia menyelenggarakan nonton bareng mendukung perjuangan Tim Nasional Sepakbola. Fenomenan ini bukan yang pertama terjadi, namun kalau dilihat dari sebelumnya, antusiasme masyarakat Indonesia untuk mendukung sepakbola nasional saat itu sangatlah tinggi, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari petani, sampai para pejabat dan pengusaha, semuanya larut dalam mendukung pasukan Garuda.
Para pedagang baju pun mendapat keuntungan dengan tingginya animo masyarakat mendukung Tim Nasional, membludaknya pesanan baju dan aksesoris Tim Nasional membuat para pedagang meraih keuntungan besar, sehingga dari anak-anak sampai orang dewasa laki-laki dan perempuan berbondong-bondong untuk memakai baju dan aksesoris Tim Nasional. Rasa nasionalisme begitu terasa dengan momentum perjuangan Tim Nasional Sepakbola Indonesia dalam AFF Cup tersebut, walaupun pada akhirnya Indonesia kalah dalam partai final, namun masyarakat tetap setia untuk mendukung dan terus memberikan apresiasi kepada para pemain dan pelatih yang telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.
Kemelut PSSI Meruncing
Setelah AFF Cup, kemelut ditubuh organisasi sepakbola Indonesia PSSI mulai meruncing. Bertepatan dengan akan berakhirnya pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, banyak kelompok masyarakat menyuarakan harus ada reformasi di tubuh PSSI, dan meminta Nurdin Halid mundur dari jabatan ketua umum PSSI. Lemahnya prestasi sepakbola Indonesia menjadi alasan atas kegagalan Nurdin Halid memimpin PSSI, serta adanya indikasi menjadikan sepakbola sebagai sarana memperkuat kepentingan politik tertentu.
Setelah melalui beberapa permasalahan dan kemelut di tubuh PSSI, akhirnya pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI. Setelah itu FIFA merekomendasikan untuk membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menyelenggarakan pemilihan yang berdasarkan aturan pemilihan FIFA dan Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Selain itu Komite Normalisasi juga bertugas untuk membawa liga di luar PSSI berada dalam kendali PSSI dan juga untuk menjalankan kegiatan sehari-hari PSSI dalam semangat rekonsiliasi bagi kebaikan sepakbola Indonesia. Komite ini dipimpin oleh Agum Gumelar yang juga mantan ketua umum PSSI.
Harapan besar sesungguhnya telah ada ketika Komite Normalisasi mengadakan Kongres pada 20 Mei 2011. Seluruh rakyat Indonesia sangat berharap bahwa kongres tersebut mampu memberikan hasil yang positif dan terpilihnya ketua umum PSSI yang baru serta berakhirnya kemelut panjang PSSI, apalagi pelaksanaan kongres juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Namun apa yang telah kita lihat, para peserta dan pemilik suara kongres ternyata lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan kemajuan sepakbola, sehingga kongres berakhir tanpa ada keputusan.
Harapan untuk PSSI
Setelah gagalnya Kongres PSSI yang kedua kalinya pada 20 Mei 2011, membuat masyarakat Indonesia dan seluruh pemain serta pecinta sepakbola menjadi khawatir akan terkena sanksinya PSSI oleh FIFA. Karena ini akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi persepakbolaan Indonesia. Indonesia tidak akan diikutsertakan dalam setiap event atau kejuaraan resmi yang diadakan AFF atau FIFA, begitu juga klub-klub sepakbola Indonesia yang selama ini ikut dalam kompetisi di tinggkat Asia Tenggara akan dikeluarkan dari kompetisi.
Kita bersyukur bahwa FIFA tidak memberikan sanksi kepada PSSI dan memberikan peluang untuk melaksanakan kongres sebelum tanggal 30 Juni 2011. Namun dengan segala pertimbangan dan juga atas izin FIFA, Komite Normalisasi akan melaksanakan Kongres Luar Biasa pada tanggal 9 Juli ini di Kota Solo Jawa Tengah. Ini adalah sebuah momentum untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi selama ini di PSSI.
Saat ini seluruh masyarakat Indonesia terkhusus pecinta sepakbola Indonesia menantikan dan mengharapkan kongres ini mampu menghasilkan ketua umum dan wakil ketua umum yang baru serta pengurus yang kompeten dan profesional, sehingga mampu menyelesaikan segala kemelut yang terjadi selama ini dan mampu membawa sepakbola Indonesia semakin berprestasi. Harapan ini berada di pundak para pemegang suara atau peserta kongres nantinya. Selama ini mungkin ada yang namanya Kelompok 78, yang dijadikan sebagai kambing hitam atas gagalnya kongres pada 20 Mei 2011 yang lalu.
Kita tentu berharap seluruh peserta kongres bersatu dan memiliki satu visi untuk memperbaiki dan memajukan PSSI dan sepakbola Indonesia. Kalau sudah memiliki visi yang sama, siapapun ketuanya tidaklah menjadi persoalan. Karena PSSI ini harus dibangun dengan semangat kebersamaan, bukan untuk didominasi oleh sekelompok kepentingan saja. Kita melihat kegagalan dan kemelut yang terjadi selama ini adalah karena adanya keinginan untuk mendominasi kepentingan tertentu. Sehingga dengan segala cara untuk mendapatkan kepentingannya.
Oleh karena itu di akhir tulisan ini saya dan sekian juta rakyat Indonesia lainnya, ingin mengentuk pintu hati para peserta kongres serta komponen lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 ini. Bahwa janganlah lagi dipertontonkan kebobroakan mental kita kepada rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Cukuplah tontonan kasus karupsi para pejabat atau intrik-intrik politik para politisi. Mari kita ambil semangat sportivitas dan semangat kebersamaan yang sudah ada di sepakbola selama ini untuk juga tergambar dalam proses keorganisasian di PSSI.***
Idral
Peminat Sepakbola dan Ketua Umum KAMMI Wilayah Sumbar-Riau-Kepri.
AKsi KAMMI Wilayah Jawa Barat
BANDUNG — Ratusan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Mulsim (KAMMI) menggelar aksi kampanye bebas golput dan politisi busuk dalam pemilu legislatif 2009 di depan gerbang Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/3). Dalam aksi itu pun, KAMMI mendesak parpol segera mencoret caleg yang tidak bermoral.
Dalam aksi tersebut, massa mengutuk praktik kampanye golput yang digulirkan sejumlah elemen. Aksi berlangsung sekitar satu jam. Ketua KAMMI Wilayah Jabar, Andriana, menjelaskan, pemilu merupakan sarana penyaluran sikap politik masyarakat.
Untuk itu, jelas Andriana, sarana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kualitas penyelenggaraan pemilu, sambung dia, tergantung dari partisipasi masyarakat.
”Bahaya negara bila warganya sudah apatis terhadap pemilu,” ujar Andriana di depan Gerbang Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/3). Dia menyatakan, masyarakat harus turut bertanggung jawab dalam mendirikan roda pemerintahan.
Kata Andriana, pilihan golput justru akan menguntungkan caleg yang memiliki banyak modal uang. Akibatnya, sambung dia, hasil pemilu nanti tidak lagi berkualitas.
KAMMI pun mengecam ulah politisi busuk dan tidak bermoral. ”Tolak politisi busuk, yang korupsi, mesum, dan tidak pro rakyat,” tambahnya.
Andriana menjelaskan, hingga kini masih ada politisi tak bermoral yang terdaftar sebagai caleg. Pihaknya memintan parpol terkait untuk segera mencoret caleg tersebut. Pasalnya, sambung dia, bila caleg itu lolos menjadi wakil rakyat, maka akan merugikan bangsa dan parpolnya.
”Parpol jangan menutup mata bila masih ada calegnya yang tak bermoral,” tutur dia lagi. Andriana menyatakan, caleg tak bermoral itu biasanya menerapkan politik uang dalam mendulang suara.
Dalam kesempatan itu, Andriana mendesak KPU untuk profesional dalam melaksanakan pemilu. Kata dia, KPU diharamkan ‘main mata’ dengan salah satu parpol.
Ketua KPU Provinsi Jabar, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menjelaskan, kampanye anti golput harus dibumikan oleh stake holder terkait. Sosialisasi pemilu, imbuh dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada KPU.
Dia mengakui, KPU memiliki tugas untuk menyosialisasikan pemilu 2009. Namun, jelas Ferry, program sosialisasi tidak akan maksimal bila hanya mengandalkan KPU. ”Anggaran kami hanya Rp 100 juta untuk sosialisasi di tingkat provinsi,” ujarnya, Rabu (4/3).
Ferry menjelaskan, tingginya angka golput di Jabar harus segera diakhiri. Khusus parpol, sambung dia, justru harus berperan maksimal dalam bersosialisasi ke masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menjelaskan, birokrat pun dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mengerahkan petugas Kesbangpolinmas untuk membantu program sosialisasi pemilu 2009.
Kata Heryawan, dalam pelaksanaan pemilu 2009, Pemprov Jabar akan membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. ”Kita sudah canangkan Jabar Sukses Pemilu 2009,” ujarnya. san/kpo
Dalam aksi tersebut, massa mengutuk praktik kampanye golput yang digulirkan sejumlah elemen. Aksi berlangsung sekitar satu jam. Ketua KAMMI Wilayah Jabar, Andriana, menjelaskan, pemilu merupakan sarana penyaluran sikap politik masyarakat.
Untuk itu, jelas Andriana, sarana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kualitas penyelenggaraan pemilu, sambung dia, tergantung dari partisipasi masyarakat.
”Bahaya negara bila warganya sudah apatis terhadap pemilu,” ujar Andriana di depan Gerbang Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/3). Dia menyatakan, masyarakat harus turut bertanggung jawab dalam mendirikan roda pemerintahan.
Kata Andriana, pilihan golput justru akan menguntungkan caleg yang memiliki banyak modal uang. Akibatnya, sambung dia, hasil pemilu nanti tidak lagi berkualitas.
KAMMI pun mengecam ulah politisi busuk dan tidak bermoral. ”Tolak politisi busuk, yang korupsi, mesum, dan tidak pro rakyat,” tambahnya.
Andriana menjelaskan, hingga kini masih ada politisi tak bermoral yang terdaftar sebagai caleg. Pihaknya memintan parpol terkait untuk segera mencoret caleg tersebut. Pasalnya, sambung dia, bila caleg itu lolos menjadi wakil rakyat, maka akan merugikan bangsa dan parpolnya.
”Parpol jangan menutup mata bila masih ada calegnya yang tak bermoral,” tutur dia lagi. Andriana menyatakan, caleg tak bermoral itu biasanya menerapkan politik uang dalam mendulang suara.
Dalam kesempatan itu, Andriana mendesak KPU untuk profesional dalam melaksanakan pemilu. Kata dia, KPU diharamkan ‘main mata’ dengan salah satu parpol.
Ketua KPU Provinsi Jabar, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menjelaskan, kampanye anti golput harus dibumikan oleh stake holder terkait. Sosialisasi pemilu, imbuh dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada KPU.
Dia mengakui, KPU memiliki tugas untuk menyosialisasikan pemilu 2009. Namun, jelas Ferry, program sosialisasi tidak akan maksimal bila hanya mengandalkan KPU. ”Anggaran kami hanya Rp 100 juta untuk sosialisasi di tingkat provinsi,” ujarnya, Rabu (4/3).
Ferry menjelaskan, tingginya angka golput di Jabar harus segera diakhiri. Khusus parpol, sambung dia, justru harus berperan maksimal dalam bersosialisasi ke masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menjelaskan, birokrat pun dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mengerahkan petugas Kesbangpolinmas untuk membantu program sosialisasi pemilu 2009.
Kata Heryawan, dalam pelaksanaan pemilu 2009, Pemprov Jabar akan membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. ”Kita sudah canangkan Jabar Sukses Pemilu 2009,” ujarnya. san/kpo
KAMMI: Aksi kami Legal, by KAMMI Bekasi
BEKASI, KOMPAS.com — Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bekasi Joko Purnomo menyatakan protes kelima rekannya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bekasi, Kamis (10/3/2011), sudah legal.
”Kami sudah sampaikan kepada polisi dan kami diundang dalam rapat paripurna,” kata Joko di sela-sela menemani kelima rekannya yang diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota.
”Kami membawa aspirasi masyarakat Bekasi,” kata Joko menegaskan.
Adapun pemeriksaan terkait aksi pelemparan kutang dan celana dalam oleh aktivis KAMMI saat rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi ke-13 Kota Bekasi itu berlangsung. Aksi itu memicu petugas kepolisian dan satuan polisi pamong praja menangkap aktivis KAMMI.
Para aktivis kemudian diperiksa di Kantor Polresta Bekasi Kota. Mereka adalah Nur Cholis (Ketua KAMMI Bekasi), Dani, Rino, Naban, dan Akhyar (aktivis KAMMI Bekasi). ”Semuanya cedera akibat terkena pukulan saat ditangkap,” kata Joko.
Joko mengatakan, pelemparan itu tidak direncanakan sebelumnya, tetapi spontan. Awalnya aktivis ingin sekadar membagikan selebaran berisi kekecewaan mereka terhadap pembahasan APBD Kota Bekasi yang molor. ”Kami beli (kutang dan celana dalam) dalam perjalanan (ke paripurna),” kata Joko.
Bagi KAMMI, pelemparan itu merupakan sindiran halus kepada anggota DPRD dan pemerintah untuk segera mengesahkan APBD Kota Bekasi 2011. ”(Pelemparan kutang dan celana dalam) Itu simbol keprihatinan kami agar anggota Dewan lebih jantan,” katanya.
KAMMI menuding molornya pembahasan APBD terkait ngototnya pemerintah membangun gedung sepuluh lantai untuk dinas-dinas dalam kompleks Kantor Wali Kota Bekasi yang kurang disetujui DPRD. ”Selain itu, adanya fee dua persen bagi setiap anggota Dewan terkait APBD,” tutur Joko.
”Kami sudah sampaikan kepada polisi dan kami diundang dalam rapat paripurna,” kata Joko di sela-sela menemani kelima rekannya yang diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota.
”Kami membawa aspirasi masyarakat Bekasi,” kata Joko menegaskan.
Adapun pemeriksaan terkait aksi pelemparan kutang dan celana dalam oleh aktivis KAMMI saat rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi ke-13 Kota Bekasi itu berlangsung. Aksi itu memicu petugas kepolisian dan satuan polisi pamong praja menangkap aktivis KAMMI.
Para aktivis kemudian diperiksa di Kantor Polresta Bekasi Kota. Mereka adalah Nur Cholis (Ketua KAMMI Bekasi), Dani, Rino, Naban, dan Akhyar (aktivis KAMMI Bekasi). ”Semuanya cedera akibat terkena pukulan saat ditangkap,” kata Joko.
Joko mengatakan, pelemparan itu tidak direncanakan sebelumnya, tetapi spontan. Awalnya aktivis ingin sekadar membagikan selebaran berisi kekecewaan mereka terhadap pembahasan APBD Kota Bekasi yang molor. ”Kami beli (kutang dan celana dalam) dalam perjalanan (ke paripurna),” kata Joko.
Bagi KAMMI, pelemparan itu merupakan sindiran halus kepada anggota DPRD dan pemerintah untuk segera mengesahkan APBD Kota Bekasi 2011. ”(Pelemparan kutang dan celana dalam) Itu simbol keprihatinan kami agar anggota Dewan lebih jantan,” katanya.
KAMMI menuding molornya pembahasan APBD terkait ngototnya pemerintah membangun gedung sepuluh lantai untuk dinas-dinas dalam kompleks Kantor Wali Kota Bekasi yang kurang disetujui DPRD. ”Selain itu, adanya fee dua persen bagi setiap anggota Dewan terkait APBD,” tutur Joko.
Subscribe to:
Posts (Atom)