AKsi KAMMI Wilayah Jawa Barat

BANDUNG — Ratusan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Mulsim (KAMMI) menggelar aksi kampanye bebas golput dan politisi busuk dalam pemilu legislatif 2009 di depan gerbang Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/3). Dalam aksi itu pun, KAMMI mendesak parpol segera mencoret caleg yang tidak bermoral.

Dalam aksi tersebut, massa mengutuk praktik kampanye golput yang digulirkan sejumlah elemen. Aksi berlangsung sekitar satu jam. Ketua KAMMI Wilayah Jabar, Andriana, menjelaskan, pemilu merupakan sarana penyaluran sikap politik masyarakat.

Untuk itu, jelas Andriana, sarana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kualitas penyelenggaraan pemilu, sambung dia, tergantung dari partisipasi masyarakat.

”Bahaya negara bila warganya sudah apatis terhadap pemilu,” ujar Andriana di depan Gerbang Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/3). Dia menyatakan, masyarakat harus turut bertanggung jawab dalam mendirikan roda pemerintahan.

Kata Andriana, pilihan golput justru akan menguntungkan caleg yang memiliki banyak modal uang. Akibatnya, sambung dia, hasil pemilu nanti tidak lagi berkualitas.

KAMMI pun mengecam ulah politisi busuk dan tidak bermoral. ”Tolak politisi busuk, yang korupsi, mesum, dan tidak pro rakyat,” tambahnya.

Andriana menjelaskan, hingga kini masih ada politisi tak bermoral yang terdaftar sebagai caleg. Pihaknya memintan parpol terkait untuk segera mencoret caleg tersebut. Pasalnya, sambung dia, bila caleg itu lolos menjadi wakil rakyat, maka akan merugikan bangsa dan parpolnya.

”Parpol jangan menutup mata bila masih ada calegnya yang tak bermoral,” tutur dia lagi. Andriana menyatakan, caleg tak bermoral itu biasanya menerapkan politik uang dalam mendulang suara.

Dalam kesempatan itu, Andriana mendesak KPU untuk profesional dalam melaksanakan pemilu. Kata dia, KPU diharamkan ‘main mata’ dengan salah satu parpol.

Ketua KPU Provinsi Jabar, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menjelaskan, kampanye anti golput harus dibumikan oleh stake holder terkait. Sosialisasi pemilu, imbuh dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada KPU.

Dia mengakui, KPU memiliki tugas untuk menyosialisasikan pemilu 2009. Namun, jelas Ferry, program sosialisasi tidak akan maksimal bila hanya mengandalkan KPU. ”Anggaran kami hanya Rp 100 juta untuk sosialisasi di tingkat provinsi,” ujarnya, Rabu (4/3).

Ferry menjelaskan, tingginya angka golput di Jabar harus segera diakhiri. Khusus parpol, sambung dia, justru harus berperan maksimal dalam bersosialisasi ke masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menjelaskan, birokrat pun dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan mengerahkan petugas Kesbangpolinmas untuk membantu program sosialisasi pemilu 2009.

Kata Heryawan, dalam pelaksanaan pemilu 2009, Pemprov Jabar akan membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. ”Kita sudah canangkan Jabar Sukses Pemilu 2009,” ujarnya. san/kpo